Nusantaratv.com-Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengkritik usulan Kementerian Pariwisata merealokasi anggaran 2026 untuk gaji dan tunjangan. Menurut Kardaya, Kemenpar seolah tidak peka terhadap isu terkini.
"Yang kedua untuk pariwisata ada program relokasi untuk 2026. Saya tidak ada masalah karena kalau memang perlu direlokasi ya direlokasi. Tetapi melihat perkembangan belakangan ini 1 minggu terakhir dan arahan Presiden itu sudah jelas bahwa review kembali untuk yang terkait dengan tunjangan," kata Kardaya saat rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Pariwisata Widiyanti, seperti diberitakan Nusantara TV.
"Yang agak repot di sini relokasinya itu 50% untuk dipindahkan ke tunjangan dan gaji dan sekitarnya gitu. Jadi ini seolah-olah tidak peka terhadap kondisi belakangan ini," imbuhnya.
Kardaya memaklumi jika rencana realokasi anggaran tersebut telah dibuat Kemenpra jauh sebelum ada demo. Namun ia menyarankan agar usulan realokasi anggaran tersebut direview da dirubah kembali.
"ehingga tidak menimbulkan isu-isu yang baru ataupun permasalahan baru. Karena ini dipindahkan 50% untuk tunjangan," ujarnya.
Ia berharap jika memang dilakukan realokasi anggaran, ditujukan untuk anggaran promosi pariwisata. Karena menurutnya promosi yang telah dilakukan Kemenpar masih kurang.
"Promosinya tuh hanya ramai di di lokal saja. Tapi promosi luar enggak ada," tandasnya.
"Jadi sekali lagi Bu Menteri tolong pertimbangkan kondisi yang terakhir ini dan itu masalah terkait dengan tunjangan sangat sensitif. Jadi jangan sampai dimunculkan itu 50% dipindahkan untuk tunjangan dan gaji gitu karena sini tertulis," pungkasnya.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh