Nusantaratv.com-Pengamat dan praktisi bisnis, Gema Goeyardi, menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mengalami kekeliruan mendasar sejak awal, baik dari penetapan strategi sasaran penerima maupun skema penganggarannya.
Dalam diskusi acara Suara Nusantara di Nusantara TV, Gema menyoroti alokasi anggaran MBG yang berada pada kisaran Rp229 triliun hingga Rp268 triliun sebagai nilai yang terlalu besar.
"Saya sudah lihat ternyata penerima MBG dari awal tuh sudah salah strategi," kata Gema.
Ia menambahkan, "268 triliun itu kegedean menurut saya... 229 sudah dipotong, ya intinya 200 triliun ya, itu kegedean"
Soroti Target Penerima dan Bandingkan Skema India serta AS
Menurut Gema, sasaran penerima MBG seharusnya dibatasi hanya untuk anak-anak tingkat TK hingga SD guna memfokuskan penanganan pada anak yang mengalami kelaparan dasar.
Ia membandingkan skema Indonesia dengan India yang melayani 120 juta anak dengan anggaran Rp24 triliun per tahun, serta Amerika Serikat yang mengalokasikan Rp290 triliun untuk 29 juta penerima manfaat per hari.
"Udahlah dari TK sampai SD aja stop kita ikutin yang namanya India. Dan kalau Anda perhatikan India, India itu 120 juta anak anggarannya per tahun cuma 24 triliun," ujar Gema.
Persoalan Stunting dan Kualifikasi Dapur
Gema juga mengkritik pemahaman terkait stunting yang dibebankan pada program MBG.
Sesuai rujukan WHO, penanganan stunting tidak akan efektif jika diberikan pada anak yang berusia di atas 1.000 hari pertama kehidupan, sehingga MBG seharusnya murni difokuskan untuk mengisi perut anak yang lapar dari keluarga miskin.
Selain itu, ia menyoroti pembukaan dapur penyedia makanan yang dilakukan tanpa perhitungan matang dan kompetensi yang memadai.
"Ini kan sebenarnya dimulai dari awal menetapkan program ini itu formalitas, enggak punya kompetensi, tiba-tiba buka dapur sebanyak-banyaknya, enggak pernah dihitung," tegas Gema.
Usul Pemangkasan Anggaran, Pilot Project 3T, dan Pelibatan Wartek
Sebagai solusi, Gema mengusulkan agar anggaran MBG dipangkas menjadi sekitar Rp100 triliun untuk fokus mengatasi kelaparan anak, sedangkan sisanya dialokasikan ke sektor pendidikan untuk perbaikan sarana sekolah dan peningkatan kompetensi guru.
Ia juga mendesak adanya moratorium atau penghentian sementara selama 2 hingga 3 bulan guna melakukan pilot project dari hulu ke hilir di tiga provinsi wilayah 3T (seperti NTT, Kalimantan, pedalaman Maluku, atau Sumatera).
Terkai pengelolaan dapur, Gema menyarankan agar pemerintah tidak menyerahkan pembuatan dapur kepada kontraktor bangunan, melainkan melibatkan pengelola warung makan (warteg) dan mengintegrasikannya ke dapur-dapur sekolah.
"Jangan suruh kontraktor bangunan bikin dapur, itu enggak bidangnya. Suruhlah itu orang-orang yang punya warteg bikin dan integrasikan di dapur-dapur sekolah," pungkas Gema.
Kendati melontarkan kritik keras terhadap manajemen (lack of management) pada awal program, Gema mencatat MBG memiliki potensi dampak ekonomi positif, seperti penyerapan 820.000 tenaga kerja, kenaikan efektivitas penjualan petani hingga 60% pada April 2026, serta kontribusi 0,5% terhadap PDB (GDP).
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh