Nusantaratv.com-Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI), Hariqo Wibawa Satria, menegaskan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sama sekali tidak mengganggu atau memangkas alokasi anggaran Bantuan Sosial (Bansos) maupun program kesejahteraan rakyat lainnya.
Hadir dalam mega talkshow Suara Nusantara di Nusantara TV, Rabu (16/9) malam, Hariqo meluruskan berbagai isu dan narasi disinformasi yang beredar di tengah masyarakat terkait efisiensi anggaran dan tata kelola program MBG. Diskusi juga menghadirkan sejumlah narasumber kompeten lainnya, seperti Guru Besar Gizi IPB Prof Hardinsyah, Wasekjen PGRI Sumardiansyah, Founder Astronacci International Gema Goeyardi, Peneliti Celios Galau D Muhammad, Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso, Politikus dan Ekonom Senior Fuad Bawazier.
"Dan yang paling penting, ini saya luruskan di forum ini. Bansos sama sekali tidak terganggu oleh program MBG," ujar Hariqo.
Hariqo menjelaskan bahwa sumber pendanaan program MBG murni berasal dari hasil efisiensi anggaran pemerintah, salah satunya melalui penataan dan efisiensi jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipangkas secara signifikan dari 1.077 menjadi sekitar 300 BUMN.
Selain itu, program prioritas lain seperti pemeriksaan kesehatan gratis massal, pembangunan sekolah rakyat, hingga beasiswa tetap berjalan beriringan.
Ia juga membantah narasi yang menyebut keberadaan MBG menyebabkan pengabaian terhadap perbaikan sarana dan prasarana sekolah.
Menurutnya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah justru menargetkan perbaikan fisik bagi 16.000 lebih hingga 71.000 lebih bangunan sekolah yang rusak.
Pengawasan Bertahap dan Perlindungan Tenaga Pendidik
Terkait kekhawatiran masyarakat soal potensi keracunan makanan, Hariqo memaparkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan kualitas makanan telah dirancang secara ketat dan bertahap.
Sebelum didistribusikan ke siswa, makanan harus dipastikan aman melalui proses pengecekan dan pencicipan oleh ahli gizi, kepala dapur, dan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Di tingkat sekolah, pengecekan akhir dilakukan oleh petugas yang ditunjuk kepala sekolah—baik dari unsur tenaga kependidikan maupun staf tata usaha (TU)—yang juga mendampingi kegiatan makan bersama dan memberikan edukasi gizi dengan insentif hingga Rp200.000 per hari.
Terkait keterlibatan sekolah, Bakom RI menyetujui masukan organisasi profesi guru agar pihak pendidik tidak dijadikan pihak yang disalahkan jika terjadi insiden di lapangan.
"Namun kami setuju, jangan sampai ketika ada kasus keracunan kemudian guru ini yang disalahkan. Kami setuju dengan itu," tegas Hariqo.
Soroti Maraknya Disinformasi dan Framing Media
Dalam kesempatan tersebut, Hariqo turut menyoroti maraknya upaya pembentukan opini publik atau framing negatif dari ratusan homeless media yang sengaja membenturkan program MBG dengan elemen masyarakat, seperti isu palsu penolakan MBG di Kota Malang.
Ia menegaskan bahwa pihak Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah sangat terbuka terhadap kritik yang membangun mengenai perbaikan tata kelola, pencegahan korupsi, maupun evaluasi kualitas gizi.
"Kalau ada orang yang marah sama program ini karena keracunan, karena korupsi, atau karena tata kelola... saya yakin dalam posisi itu kita satu barisan semuanya," pungkasnya.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh