Nusantaratv.com- Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Saut Situmorang menilai Undang-Undang Perampasan Aset yang baru saja disahkan sebagai produk hukum yang tumpul bagi pemberantasan korupsi.
Hal tersebut disampaikan Saut Situmorang dalam NTV Prime di Nusantara TV, Jumat (20/11/2026).
“Jadi ini diumpamakan nih, saya dikasih senjata dulu ya. Dulu saya lakukan selama 4 tahun di KPK, itu saya gunakan, termasuk nyita, menjarain orang segala macam terus kemudian dan lain-lain gitu,” kata Saut.
“Kemudian saya sekarang dikasih lagi satu senjata, tapi sebenarnya itu senjatanya tumpul. Justru kalau enggak ada yang ini, sebenarnya ini juga bisa gitu loh.”
Saut menuturkan, mengacu pada bagaimana sejarahnya piagam PBB yang kemudian Indonesia tandatangani. Impiannya, sambung Saut, sebenarnya tidak seperti UU Perampasan Aset yang telah disahkan.
“Jadi ini seperti saya bilang tadi ini malah saya dikasih senjata satu lagi tapi tumpul sebenarnya,” ucap Saut.
Menurut Saut, tuntutan massa aksi unjuk rasa adalah kekayaan pejabat negara yang tidak bisa dibuktikan asal usulnya harus dirampas untuk negara. Maka itu, Saut memahami jika masyarakat menganggap illicit enreachment tidak ada di UU Perampasan Aset karena para pihak di balik pengesahan takut dan bagian dari masalah.
“Dan (anggapan) itu banyak yang viral hari ini, karena dia takut, karena dia bagian dari masalah kan masyarakat bilang begitu akhirnya,” kata Saut.




Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh