Rupiah Lunglai Imbas Persoalan Disiplin Fiskal Pemerintah

Nusantaratv.com-Analis Bank Woori Saudara Rully Nova menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi disiplin fiskal pemerintah di tengah belanja yang ekspansif.

“Belanja ekspansif pemerintah akan dibiayai lebih dominan dengan hutang di tengah minat asing terhadap obligasi negara yang turun,” ujar Rully Nova, Kamis (25/9/2025).

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Kamis sore melemah sebesar 65 poin atau 0,02 persen menjadi Rp16.749 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.684 per dolar AS.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.752 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.680 per dolar AS.

Dulu, kepemilikan asing disebut sempat mendekat 40 persen. Adapun saat ini berada di bawah 20 persen, sehingga Bank Indonesia (BI) dipaksa untuk membantu menutupi kekurangan pembiayaan melalui sharing burden, dengan menyerap obligasi negara.

Kebijakan tersebut dinilai berisiko meningkatkan angka inflasi Indonesia.

“Sementara pembiayaan dari pajak melemah terindikasi oleh tax ratio di bawah 10 persen, karena sumber penerimaan pajak terbesar dari pajak penghasilan industri pengolahan yang di dalamnya ada buruh sebagai pajak penghasilan per orang,” ucap dia, dilansir dari Antara.

Rully memberikan solusi, yakni keharusan adanya akselerasi lebih cepat proses industrialisasi agar dapat pajak pendapatan dari perusahaan dan pajak payroll (sistem penggajian) dari pekerja.

“Semaksimal mungkin (perlu) mengurangi ketergantungan pembiayaan belanja dari utang,” katanya.

Pelemahan rupiah juga masih berasal dari pernyataan Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell yang kurang dovish perihal potensi pemangkasan suku bunga AS.

Powell disebut menyampaikan penurunan suku bunga ke depan masih akan terbatas karena risiko inflasi akibat kebijakan tarif. Hal tersebut semakin memperuncing perpecahan dengan anggota The Fed lain yang menginginkan penurunan suku bunga lanjutan. Selain itu juga menambah ketidakpastian kebijakan suku bunga ke depan.