Nusantaratv.com- Peneliti Pusat UGM Zaenur Rohman sebut Undang-Undang Perampasan Aset yang disahkan DPR RI sebagai pepesan kosong.
Hal tersebut disampaikan Zaenur Rohman dalam NTV Prime di Nusantara TV, Jumat (20/11/2026).
“Kalau kita baca dengan teliti, undang-undang yang baru disahkan, isinya tidak lebih dari pepesan kosong,” ucap Zaenur.
“Mengapa saya berani sebut demikian. Aspirasi utama dari masyarakat yang menghendaki pengesahan RUU perampasan aset itu adalah agar harta benda para penyelenggara negara, para pejabat yang tidak sesuai dengan profil penghasilannya itu dapat diproses secara hukum untuk dirampas bagi negara.”
Zaenur kemudian menyoroti pernyataan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang mengatakan Illicit Enrichment tidak masuk ke dalam UU Perampasan Aset karena berpotensi melanggar HAM.
Menurut Zaenur, proses hukum apapun tentu ada potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
“Tinggal bagaimana itu diatur misalnya dengan memberi kesempatan bagi penguasa atau pemilik harta benda untuk melakukan pembelaan diri. Yang kedua melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar tidak abuse of power,” ujar Zaenur.
“Selain itu memang mereka beralasan, di negara-negara lain enggak ada ini illicit enrichment begitu ya. Padahal ya banyak sekali negara-negara yang menerapkan illicit enrichment. Misalnya, Hongkong juga menerapkan illicit enreachment meskipun mereka korupsinya sudah sangat rendah begitu.”
Karena itu, Zaenur menilai UU Perampasan Aset yang disahkan DPR RI sebagai hal yang sangat mengecewakan.
“KPK sama sekali tidak diberi ruang untuk menjadi pemohon, permohonan hanya bisa diajukan oleh jaksa pengacara negara. Artinya itu ruang dimonopoli 100% oleh kejaksaan,” kata Zaenur.
Selain itu, Zaenur juga tidak melihat adanya kontribusi berarti dari UU Perampasan Aset yang baru disahkan bagi efektivitas pemberantasan korupsi.
“Kenapa? Karena hal-hal yang telah diatur dalam RUU Perampasan Aset yang menjadi undang-undang ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Tipikor,” ujar Zaenur.
“Itu diatur dalam pasal 18, diatur dalam pasal 32, 33, 34. Apa itu? yaitu tentang mekanisme uang pengganti dan mekanisme bagaimana melakukan gugatan perdata ketika pelakunya baik itu tersangka maupun terdakwa melarikan diri atau meninggal dunia.”




Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh