Menteri Ara Umumkan KUR Perumahan Pertama Sejak Indonesia Merdeka, Senilai Rp130 Triliun

Nusantaratv.com-Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa kebijakan pembiayaan perumahan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, pemerintah resmi menghadirkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor perumahan.

Pengumuman ini disampaikan Maruarar dalam acara Nusantara Economic Outlook 2026 di Nusantara Ballroom NT Tower Jakarta, pada Rabu, 4 Februari 2026. Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai “langkah bersejarah” karena belum pernah ada KUR perumahan sebelumnya, meski kebutuhan hunian rakyat terus meningkat.

Menurut Maruarar, kebijakan ini merupakan terobosan langsung dari Presiden Prabowo. KUR perumahan dihadirkan dengan nilai besar, mencapai Rp130 triliun, dan menjadi instrumen baru untuk membuka akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ia menegaskan bahwa selama puluhan tahun program perumahan rakyat berjalan, belum ada skema KUR yang dikhususkan untuk perumahan.

"Belum pernah ada KUR perumahan sepanjang ada Indonesia, dari Merdeka sampai sekarang," ujarnya.

Program ini dihadirkan sebagai jawaban atas kebutuhan pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjaman berbunga tinggi di luar sistem perbankan.

Selain KUR perumahan, Maruarar juga memaparkan dorongan kepada perbankan agar lebih aktif terlibat dalam pembiayaan rumah subsidi. Ia menjelaskan bahwa beberapa bank mulai mengembangkan model pembiayaan subsidi tanpa membebani keuangan negara, sebuah langkah yang menurutnya penting untuk memperkuat kontribusi swasta.

Menurut Maruarar, kehadiran KUR perumahan dan meningkatnya partisipasi perbankan menandai fase baru dalam ekosistem pembiayaan hunian di Indonesia, sebuah fase yang diharapkan membuat kepemilikan rumah semakin terjangkau bagi rakyat kecil.

Maruarar menilai kebijakan KUR perumahan ini merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil. Ia menyebut bahwa langkah tersebut menjadi dasar baru bagi arah pembangunan perumahan nasional, sekaligus menjadi tonggak sejarah dalam politik anggaran.

"Itulah langkah-langkah progresif yang dilakukan oleh Presiden Prabowo," tegasnya.

Dengan kebijakan ini, pemerintah menargetkan akses rumah layak menjadi semakin inklusif, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan formal.