Nusantaratv.com- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi bagian dari partai yang mengusulkan hak menyatakan pendapat untuk jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Politisi PKS Mardani Ali Sera, putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan suket menjadi indikasi adanya perbuatan tercela Gibran Rakabuming Raka.
“Kami yang bertanda tangan di bawah ini, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan ini mengajukan usul hak menyatakan pendapat terhadap Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia atas dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 Junto Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Dasar tahun 1945,” ucap Mardani di Kompleks Parlemen Sebagaimana ditayangkan Nusantara TV, Rabu (11/11/2026).
“Indikasi perbuatan tercela tersebut juga merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 6/ MPR/ 2001 tentang kehidupan berbangsa yang pada pokoknya dalam kehidupan berbangsa harus mengedepankan kejujuran, keteladanan, rasa malu, tanggung jawab, dan menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.”
Mardani menuturkan, ada 28 anggota PKS yang mengusukan HMP Gibran Rakabuming Raka dan menandatanganinya.
“Ada 28 anggota fraksi PKS yang bertanda tangan,” ucap Mardani.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Saan Mustopa mengatakan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) anggota DPR RI terhadap jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026.
Saan mengatakan, sebanyak 120 anggota DPR RI dari 8 Fraksi di DPR telah mengusulkan HMP. Jumlah ini, sambung Saan, telah melampau syarat minimalnya.
“Sehingga dari sisi persyaratan itu sudah memenuhi syarat. Karena itu nanti pimpinan DPR RI akan menindaklanjuti dalam waktu yang terdekat, apa yang menjadi usulan dari para pengusul hak menyatakan pendapat ini akan kami proses, akan kami bawa ke pimpinan DPR RI,” kata Saan.
“Jadi akan kami rapat pimpinan dan nanti kami Bamuskan, apakah nanti akan kami teruskan di rapat paripurna dan apa rapat paripurna tentu rapat paripurna yang terdekat. Jadi di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal ya Pak Cuncun rapat paripurna itu kita besok akan lakukan. Jadi, jadi rapat paripurna biasa jam 10an.”
Simak pernyataan Mardani Ali Sera tentang Hak Menyatakan Pendapat dengan mengakses YouTube Nusantara TV.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh