Majelis Umum PBB Sahkan Deklarasi Solusi Dua Negara, 142 Negara Dukung

Nusantaratv.com-Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat, 12 September 2025 resmi mengadopsi Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Isu Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara. Deklarasi ini mendapatkan dukungan mayoritas, yakni dari 142 negara anggota.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan bahwa, “di bawah kepemimpinan Prancis dan Arab Saudi, mayoritas negara anggota PBB menyetujui deklarasi itu.” Melalui unggahan di platform X, ia menilai hasil tersebut sebagai “momentum bersejarah.”

Hasil pemungutan suara memperlihatkan sebanyak 142 negara mendukung deklarasi, 10 negara menolak, dan 12 lainnya memilih abstain.

Macron juga menekankan bahwa Israel dan Palestina perlu hidup “berdampingan dalam damai dan aman.” Ia menambahkan, “Prancis bersama Arab Saudi, Indonesia, dan mitra lain akan melanjutkan rencana perdamaian itu melalui Konferensi Solusi Dua Negara di New York.”Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat, 12 September 2025 resmi mengadopsi Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Isu Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara. Deklarasi ini mendapatkan dukungan mayoritas, yakni dari 142 negara anggota.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan bahwa, “di bawah kepemimpinan Prancis dan Arab Saudi, mayoritas negara anggota PBB menyetujui deklarasi itu.” Melalui unggahan di platform X, ia menilai hasil tersebut sebagai “momentum bersejarah.”

Hasil pemungutan suara memperlihatkan sebanyak 142 negara mendukung deklarasi, 10 negara menolak, dan 12 lainnya memilih abstain.

Macron juga menekankan bahwa Israel dan Palestina perlu hidup “berdampingan dalam damai dan aman.” Ia menambahkan, “Prancis bersama Arab Saudi, Indonesia, dan mitra lain akan melanjutkan rencana perdamaian itu melalui Konferensi Solusi Dua Negara di New York.”

Negara-negara yang menolak deklarasi itu adalah Amerika Serikat, Israel, Argentina, Hungaria, Paraguay, Nauru, Mikronesia, Palau, Papua Nugini, dan Tonga. Sementara 12 negara yang abstain di antaranya Albania, Kamerun, Kongo, Ekuador, Ethiopia, Fiji, Guatemala, Moldova, Makedonia Utara, Samoa, Sudan Selatan, dan Republik Ceko.

Berdasarkan dokumen resmi PBB, deklarasi tersebut mencakup peta jalan yang komprehensif. Isinya antara lain gencatan senjata permanen di Gaza, pembebasan sandera, pertukaran tahanan, serta penarikan penuh pasukan Israel. Gaza dan Tepi Barat juga akan disatukan kembali di bawah otoritas Palestina melalui pembentukan Komite Administrasi Transisi sementara.

Deklarasi itu turut merekomendasikan pembentukan Misi Stabilisasi PBB yang bertugas melindungi warga sipil, memperkuat aparat keamanan Palestina, dan memastikan keamanan bagi kedua pihak. Selain itu, negara-negara anggota mendesak adanya akses penuh untuk bantuan kemanusiaan, pemulihan layanan publik, serta dukungan pendanaan bagi UNRWA.

Rencana pemulihan pascaperang dituangkan dalam Arab-OIC Gaza Recovery Plan yang akan dibiayai oleh dana multi-donor. Fokus utama rencana tersebut meliputi pembersihan puing dan UXO, pembangunan hunian darurat, pemulihan layanan kesehatan, pendidikan, air, energi, hingga penciptaan lapangan kerja.

Indonesia termasuk dalam jajaran negara yang memberikan dukungan penuh terhadap deklarasi tersebut.

Presiden Prabowo Subianto sendiri telah berulang kali menyatakan komitmennya pada solusi dua negara. Sejak menjabat Menteri Pertahanan, ia menegaskan bahwa “hanya pendekatan itu yang dapat menyelesaikan konflik Palestina-Israel.”

Berbagai langkah konkret juga sudah dijalankan, seperti pemberian beasiswa untuk mahasiswa Palestina, pengiriman kapal rumah sakit, bantuan kemanusiaan, tenaga medis, hingga operasi airdrop logistik.

Selain itu, Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian TNI ke Gaza pada Juni 2024, serta kembali menegaskan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina saat Prabowo bertemu Presiden AS Joe Biden pada November 2024.