Kepala BGN Buka-bukaan soal Pengadaan Laptop 32 Ribu Unit dan Alat Makan Rp4 Triliun

Nusantaratv.com-Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa seluruh pengadaan barang seperti kaos kaki, laptop, dan alat makan yang belakangan menjadi sorotan publik telah dilakukan secara terukur dan sesuai kebutuhan operasional.

Ia menjelaskan bahwa pengadaan tersebut memang merupakan bagian dari kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun jumlahnya tidak sebesar yang ramai diperbincangkan.

"Pengadaan itu ada, tetapi tidak sebanyak yang disebutkan. Misalnya, laptop 32 ribu unit dan alat makan senilai Rp4 triliun sama sekali tidak benar," ujar dia di Jakarta, Senin.

Dadan menegaskan bahwa seluruh pengadaan dilakukan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, bukan dalam jumlah fantastis sebagaimana isu yang beredar. Sepanjang tahun 2025, misalnya, pengadaan laptop di lingkungan BGN hanya mencapai 5.000 unit, jauh di bawah angka 32 ribu unit yang disebutkan dalam informasi yang tidak akurat.

Selain itu, pengadaan alat makan hanya diperuntukkan bagi 315 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibangun melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pengadaan alat makan hanya untuk 315 SPPG yang dibiayai APBN dengan pagu sekitar Rp215 miliar," ucap Dadan, dikutip dari Antara.

BGN juga memastikan bahwa pembangunan SPPG berbasis APBN telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) para menteri terkait, sehingga seluruh proses pengadaan mengikuti perencanaan resmi pemerintah. Dari sisi anggaran, pagu pengadaan alat makan tercatat sebesar Rp89,32 miliar dengan realisasi sekitar Rp68,94 miliar, menunjukkan efisiensi dalam pelaksanaan.

Sementara itu, pengadaan alat dapur juga menjadi bagian penting dalam mendukung operasional SPPG, dengan pagu anggaran Rp252,42 miliar dan realisasi mencapai sekitar Rp245,81 miliar. Dadan menegaskan bahwa seluruh proses tersebut dilakukan secara terukur dan tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan.

Ia kembali menekankan bahwa angka-angka tersebut jauh dari klaim yang beredar di publik yang menyebutkan nilai pengadaan mencapai triliunan rupiah.