Nusantaratv.com-Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan penyesuaian anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 dilakukan untuk memperbaiki tata kelola dan mempertajam sasaran penerima manfaat. Langkah tersebut dilakukan agar kualitas layanan tetap menjadi prioritas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah mengatakan pihaknya sementara ini melakukan efisiensi anggaran MBG dari sebelumnya Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun.
"Tetapi itu kan sebelum dilakukan penyisiran ulang dari refocusing anggaran dan perubahan tata kelola. Jadi, ini yang sedang dilakukan oleh kami untuk bisa menyelesaikan apa saja yang nantinya akan terpengaruh kepada agar APBN ini kita bisa menjalankan secara efektif, efisien, transparan, dan ini kan statusnya sementara ya, nanti bisa efisien lagi," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan pemerintah saat ini melakukan penajaman terhadap jumlah penerima manfaat MBG. Dari target awal Presiden sebesar 82,9 juta penerima, jumlah sementara yang masuk dalam perhitungan mencapai 62,7 juta penerima.
Meski demikian, Agustina menegaskan angka tersebut belum menjadi keputusan akhir karena masih dalam proses evaluasi dan penyesuaian berdasarkan arahan Presiden Prabowo.
"Kami diberi waktu lagi oleh Bapak Presiden untuk mempertajam tata kelolanya, diberi waktu sebulan. Jadi, nanti dengan hasil penyisiran lagi dari 62,7 juta itu saya yakin sebenarnya itu nanti akan otomatis mengikuti, bahwa angkanya sekarang sudah ada gambaran. Kita akan turun dan finalnya nanti menunggu keputusan Presiden," katanya.
Ia menyampaikan proses penyelarasan anggaran masih berjalan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. Nilai akhir anggaran akan mengikuti nota keuangan yang disampaikan Presiden.
"Fokus utama saat ini adalah memperbaiki tata kelola sesuai arahan Presiden. Kualitas layanan lebih diprioritaskan dibandingkan mengejar jumlah penerima, dan tidak ada target angka penerima tertentu yang harus dikejar dalam waktu dekat," katanya, dikutip dari Antara.
Selain penyesuaian anggaran, BGN juga melakukan perbaikan data penerima manfaat di sekolah dengan mencocokkan data penerima dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Langkah ini dilakukan untuk mencegah adanya data ganda dan memastikan penerima sesuai kondisi di lapangan.
Agustina mengungkapkan sebelumnya ditemukan adanya satu sekolah yang mendapatkan layanan dari dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berbeda.
"Kami menemukan di suatu daerah bahwa satu sekolah dapat dilayani dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berbeda, sebagian dilayani SPPG A, sebagian lagi oleh SPPG B. Ke depan, data ini akan disandingkan agar tidak terulang kejadian serupa," ucap Agustina.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh